Belakangan ini, pergerakan dan kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) rasanya semakin menyita perhatian. Sayangnya, bukan melulu karena terobosan yang memukau, melainkan karena aturan-aturannya yang makin ke sini terasa makin menjadi-jadi. Sebagai bagian dari masyarakat awam, saya memang bukan tenaga pendidik melihat rentetan regulasi baru ini sukses membuat saya merasa gemas sekaligus geleng-geleng kepala.
Isu terhangat yang sedang ramai dibicarakan adalah rencana BGN mengeluarkan aplikasi khusus. Di aplikasi ini, guru kabarnya diwajibkan untuk memberikan rating atau penilaian terhadap makanan dari BGN yang didistribusikan. Tidak berhenti sampai di urusan pencet bintang di layar ponsel, sebelum makanan didistribusikan kepada murid, guru juga disuruh melakukan pengecekan kelayakan makanan tersebut.
Pertanyaan terbesarnya: Apa kabar ahli gizi di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG)?
Misi Mencerdaskan Bangsa, Bukan “Quality Control” Katering
Mari kita kembalikan segala sesuatunya pada porsi dan tupoksi masing-masing. Tugas utama seorang guru adalah mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengurus administrasi kelas, merancang RPP, hingga memahami karakter setiap murid saja sudah menyita waktu dan energi yang luar biasa besar.
Lalu, kenapa sekarang tenaga pendidik harus dibebani tugas tambahan sebagai food tester atau quality control makanan?
Jika BGN sudah memiliki SPPG yang di dalamnya terdapat ahli gizi berkompeten, serahkanlah urusan kelayakan pangan ini kepada ahlinya. Ahli gizilah yang paling paham standar keamanan, nutrisi, dan kelayakan konsumsi, bukan guru matematika, guru bahasa, atau wali kelas yang sedang bersiap mengajar di jam pertama.
Belajar dari Rumah Sakit: Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Sekolah!
Alih-alih melempar tanggung jawab pengecekan kepada guru, hal yang paling mendesak untuk dilakukan BGN adalah melakukan evaluasi menyeluruh di setiap SPPG.
Mari kita bicara kemungkinan terburuk: bagaimana jika terjadi kasus keracunan makanan pada siswa? Apakah adil jika nantinya kesalahan disudutkan ke pihak sekolah atau guru karena dianggap “gagal memastikan kelayakan”? Tentu saja tidak. Akar masalahnya jelas ada di dapur produksi, bukan di ruang kelas.
Coba deh, kita belajar dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Setiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makanan untuk pasiennya. Tidak ada tuh berita pasiennya keracunan dari makanan rumah sakit. Kenapa? Karena mereka bekerja secara profesional, selalu memastikan kebersihan dapur, kualitas pekerja, dan menghitung kandungan gizinya dengan presisi lewat ahli gizi.
Atau, lihat saja sekolah-sekolah yang dari dulu punya program katering atau menyiapkan makanan sendiri untuk para siswanya. Aman-aman saja tuh, tidak ada berita yang mengabarkan siswanya keracunan massal karena kontrol kualitasnya jelas.
Ayo dong, BGN, please belajar dari mereka! Sistem yang baik itu sudah ada contoh nyatanya. Evaluasi bagaimana kualitas pekerja di SPPG, kebersihan lingkungannya, hingga higienitas proses memasaknya. Jangan membuat aturan yang malah melempar beban. Please, stop! Jangan seperti ini.
Aplikasi Rating dan Sepeda Listrik: Inovasi atau Salah Prioritas?
Selain masalah kelayakan makanan, wacana tentang aplikasi rating ini juga memancing tanda tanya besar. Buat apa sebenarnya aplikasi ini? Apakah ini program peningkatan gizi nasional atau kita sedang membuat simulasi aplikasi pesan-antar makanan versi sekolah? Jika tujuannya untuk evaluasi kualitas, evaluasilah dari hulu (SPPG), bukan di hilir dengan menambah beban screen time administratif guru.
Belum lagi kabar mengenai distribusi sepeda listrik untuk petugas yang bekerja di BGN. Di saat standar operasional di tingkat bawah masih rawan masalah dan membebani tenaga pendidik, pengadaan fasilitas sepeda listrik rasanya menunjukkan adanya prioritas anggaran yang kurang tepat sasaran.
Program Bagus yang Dirusak Oknum
Sejujurnya, kita semua pasti sepakat bahwa program makan bergizi ini pada dasarnya adalah inisiatif yang sangat bagus. Niatnya mulia: memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan nutrisi yang layak demi masa depan mereka.
Namun, sungguh sangat disayangkan ketika eksekusi di lapangan terasa tumpang tindih dan membuka celah bagi oknum-oknum tertentu untuk menyalahgunakan program ini. Program yang seharusnya berfokus pada kualitas gizi anak, perlahan malah terdistraksi oleh birokrasi aplikasi dan standar produksi yang dipertanyakan.
Program gizi nasional harus berjalan berdampingan dengan kegiatan belajar mengajar, bukan malah menunggangi dan membebani aktor utamanya. Sudah saatnya pembuat kebijakan di BGN mengevaluasi ulang aturan-aturan ini. Bereskan masalah di dapur SPPG, berantas oknum yang bermain curang, dan tolong, biarkan para guru fokus pada tugas mulia mereka: mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa harus pusing memikirkan rating makanan hari ini.
